SCBD

SCBD PROJECT OVERVIEW

Dalam rangka pengembangan kapasitas untuk mendukung Desentralisasi, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan “Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka mendukung Desentralisasi” sebagai kerangka acuan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peningkatan Kapasitas untuk Desentralisasi mengedepankan pengembangan Sistem, Institusi, dan Individu dari setiap komponen pendukung Desentralisasi, serta dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tingkat administrasi pemerintahan yang berbeda: Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kegiatan ini bersifat demand driven dengan mengacu pada kebijakan nasional, khususnya UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas.

Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan bagi Desentralisasi (‘Sustainable Capacity Building for Decentralization’), selanjutnya disebut sebagai Proyek SCBD, adalah suatu program lintas-sektoral di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Proyek tersebut dirancang untuk memenuhi beberapa prinsip utama sebagai berikut:

–          Mendukung pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (Capacity Building Action Plans, selanjutnya disebut sebagai CB-AP) yang efektif.

–          Mendukung pelaksanaan rencana-rencana sejenis melalui akses kepada pilihan-pilihan pendanaan dan dukungan teknis yang sesuai.

–          Mendukung pengembangan suatu pasar yang kompetitif bagi para penyedia jasa dalam memenuhi kebutuhan akan peningkatan kapasitas di tingkat pemerintah daerah.

–          Melaksanakan Kerangka Nasional Peningkatan Kapasitas serta menyebarluaskan kebijakan pendukung dan strategi-strategi sub-sektor.

Secara spesifik, fungsi-fungsi pendukung utama pemerintah daerah yang memerlukan peningkatan kapasitas dan akan mendapat dukungan pendanaan dari Proyek SCBD diarahkan kepada ’10 Fungsi Pendukung Pemerintahan Daerah (didefinisikan sebagai ‘fungsi potongan secara menyeluruh (cross-cutting)’ yaitu: 1) administrasi umum; 2) manajemen keuangan; 3) pemeriksaan; 4) penyusunan ketentuan hukum; 5) pengembangan organisasi; 6) manajemen sumber daya manusia; 7) informasi komunikasi; 8) perencanaan pembangunan; 9) pelaksanaan proyek, pemantauan dan evaluasi; dan 10) pengadaan barang dan jasa.

Pada intinya, proyek ini akan membantu sekitar 38 pemerintah daerah kota/kabupaten di 10 (sepuluh) propinsi. Bantuan tersebut melalui suatu Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CB-AP) untuk masing-masing kota/kabupaten terkait.

Investasi dalam proyek SCBD bersifat ‘demand driven’ (diarahkan oleh kebutuhan) – didasarkan pada kebutuhan operasional dari pemda kab/kot (pemerintah daerah) untuk memenuhi misinya sebagai kantor pelayanan masyarakat. Namun dengan tetap berpegang pada pedoman yang berlaku, baik yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Pengembangan/perbaikan kapasitas kelembagaan yang dicapai harus dicerminkan pada kinerja kelembagaan yang meningkat, yakni hasil atau manfaat yang lebih baik.

Rancangan proyek mencerminkan suatu proses pengembangan rencana tindak peningkatan kapasitas yang inovatif, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah daerah yang masing-masing berbeda-beda. Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CB-AP) akan dipadukan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang resmi pada pemerintah daerah dan dimasukkan dalam rencana strategis pembangunan 5 tahunan daerah (Renstrada1), dengan mengikutsertakan berbagai stakeholder dan Media Massa pada tahap akhirnya.

CB-AP memuat contoh ‘pengalaman-pengalaman/praktek-praktek terbaik’ terkini tentang peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk didalamnya tentang kesetaraan gender. Oleh karena itu, CB-AP tidak membatasi hanya pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau ‘pelatihan’ saja. CB-AP juga menampilkan suatu program terpadu mulai dari dukungan bagi kerangka strategis, lembaga yang berkemampuan, manajemen yang lebih baik, serta piranti keras dan piranti lunaknya.

Peserta Project

CPMO-MoHA , DIKLAT-MoHA , LAN , Prov. Banten, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Prov. Jawa Barat, Kab. Garut, Kab.Tasikmalaya, Kab. Bogor, Kab.Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Subang, Prov. DI. Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Prov. Jawa Tengah, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Wonogiri, Kab. Banjarnegara, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Prov. Jawa Timur, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Sampang, Kota Kediri, Kota Malang, Prov. Lampung, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Timur, Kab.Lampung Selatan, Prov.Sumatra Utara, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kab. Tanah Karo, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatra Selatan, Kota Palembang, Kab. OKI, Kab. OKU, Prov. Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Prov. Sulawesi Selatan, Kab.Buton, Kab. Bau bau

Koordinasi dan Manajemen Proyek

Pada dasarnya, terdapat 14 unit fungsional yang akan dikoordinasikan melalui sistem

SCBD ini. Unit-unit tersebut adalah sebagai berikut:

1.    Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Kantor Manajemen Proyek Tingkat Pusat

2.    (CPMO)

3.    Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN)

4.    Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

5.    Lembaga Administrasi Negara (LAN)

6.    ‘Team 157’ (Sub-Team VI)

7.    Tim Pengarah Proyek

8.    Kelompok Kerja Proyek

9.    BP3K-N (Badan Pengkajian dan Penilaian Peningkatan Kapasitas Nasional)

10. Pemerintah Propinsi

11. BP3KP – (Badan Pengkajian dan Penilaian Peningkatan Kapasitas Propinsi)

12. PPCO – (Kantor Koordinasi Proyek Tingkat Propinsi) –

13. Penyedia jasa peningkatan kapasitas.

14. Setda atau Bappeda pemerintah daerah kota/kabupaten sebagai Koordinator Lokal

15. SCBD

16. Unit pelaksana Proyek (PIUs) di pemerintah daerah kota/kabupaten

PEMBIAYAAN

Ada beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan dan disepakati oleh Pemerintah Daerah peserta Proyek SCBD, khususnya berkaitan dengan penyusunan program 5 (lima) tahun dalam Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CB-AP), sebagai berikut:

– Dana Pendamping dari APBD adalah sebesar 20% dari total nilai CB-AP kegiatan Kontrak Penyedia Jasa untuk Paket C2 (nilai ini sudah termasuk adanya beban tanggungan Pajak PPN).

–          Penyediaan Dana Penunjang perlu diadakan dalam setiap tahun. Dana Penunjang ini dipergunakan untuk mendukung kegiatan PIU yang bekerja di kantor yang terpisah dan didukung oleh staff dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan berpengalaman. PIU juga perlu dilengkapi dengan sarana maupun peralatan kantor yang memadai dalam jumlah yang cukup.

–          Memperhatikan bahwa SCBD adalah merupakan inisiatif Pemerintah Pusat dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, maka pihak Pemda peserta perlu melaporkan jumlah dana penunjang tersebut kepada CPMO. Laporan ini dipersiapkan oleh Pimbagpro dan harus sudah disampaikan kepada CPMO di setiap awal tahun anggaran.

–          Komitmen Pemda untuk mendukung keberlanjutan SCBD antara lain diwujudkan dalam bentuk kesediaan Pemda untuk mengalokasikan dana APBD yaitu di Tahun Anggaran ke empat sebesar minimum 10% dari Total Nilai Kontrak CBAP; dan Tahun Anggaran berikutnya di tahun ke lima sebesar minimum 10% dari Total Nilai Kontrak CBAP (ketika sudah tidak ada lagi dana pinjaman ADB yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah).

–          Menerima dan mentaati azas, prinsip dan filter Penyelenggaraan Tata Pemerintah yang Baik (sebagaimana disebutkan di Lampiran Umum 1: Filter Tata Pemerintahan yang Baik atau Good Governance Filter)

–          Memasukkan aspek gender secara sungguh-sungguh dalam rencana tindak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda (sebagaimana disebutkan di Lampiran Umum 2: Daftar Simak Rencana Tindak Gender-GAP)

Kesepakatan tersebut di atas perlu disetujui dan disampaikan secara tertulis kepada CPMO dengan ditandatangani oleh Bupati/Walikota bersama-sama Ketua DPRD masing-masing Pemda kabupaten/kota peserta proyek SCBD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: